ADIWARTA.COM: KONAWE – Sejumlah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari angkatan 2023, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS), mempertanyakan kebijakan tarif retribusi tiket masuk di objek wisata Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kedatangan rombongan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosial berupa kerja bakti atau bersih-bersih, Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan kawasan wisata tersebut. Namun, aksi kepedulian itu sempat diwarnai dengan kekecewaan saat melakukan pembayaran tiket masuk.
Terdata, rombongan yang berangkat berjumlah 17 orang mahasiswa yang didampingi langsung oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) Manajemen Bisnis Syariah Miftahur Rahman hakim S.E., M.E. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati adanya perubahan harga tiket masuk yang dinilai cukup signifikan dibandingkan dengan tarif yang berlaku sebelumnya.
Salah satu mahasiswa bernama Bambang Ramadhan yang menjadi perwakilan kelompok menyampaikan keterkejutannya. Menurutnya, tarif yang biasa dikenakan untuk wisatawan atau pengunjung sebelumnya hanya sebesar Rp5.000 per orang. Namun, pada kesempatan kali ini, pihak pengelola memungut biaya hingga dua kali lipat atau sebesar Rp10.000 per orang.
“Biasanya kami bayar di sini cuma lima ribu rupiah. Tapi kenapa sekarang naik menjadi sepuluh ribu, Padahal kami datang bukan untuk berwisata biasa, melainkan untuk melakukan kegiatan positif membersihkan lingkungan,” ungkap mahasiswa tersebut dengan nada protes, Sabtu (2/5/2026).
Mahasiswa tersebut juga menuturkan bahwa pihaknya berharap adanya kebijakan khusus atau setidaknya keringanan tarif bagi kelompok yang datang dengan tujuan sosial dan edukasi. Mengingat kegiatan yang dilakukan adalah bentuk kontribusi nyata untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam di lokasi wisata, sehingga tempat tersebut tetap terjaga keindahannya bagi pengunjung lain.
“Kami datang dengan niat baik ingin menjaga kebersihan tempat ini. Tentu menjadi sedikit keberatan jika tarifnya sama persis dengan pengunjung yang datang untuk rekreasi, apalagi harganya juga naik drastis,” tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola wisata Pulau Bokori maupun Dinas terkait mengenai alasan kenaikan tarif retribusi tersebut. Namun, protes yang disampaikan oleh kalangan akademisi ini menjadi catatan penting terkait manajemen pengelolaan objek wisata di daerah, khususnya terkait transparansi tarif dan pelayanan terhadap pengunjung.
Kasus ini juga menjadi sorotan bagaimana seharusnya pengelola tempat wisata dapat bersinergi dengan masyarakat dan kalangan mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, demi terciptanya pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Editor: Saldy
