ADIWARTA.COM: KENDARI – Menyikapi keluhan masyarakat soal 36 tahun kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur) rusak parah dan tak kunjungan diperbaiki, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dengan mengupayakan jalan itu segera ditangani.
Daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi sektor kelautan dan pertanian itu menjadi salah satu fokus dan perhatian Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), karena perannya yang strategis dalam mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Andi Syahrir menjelaskan, kondisi sejumlah ruas jalan di Butur selama ini masih menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, sejak tahun 2025, Pemprov Sultra mulai mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan prioritas.
“Tahun lalu ada tiga ruas jalan yang berhasil Pemprov Sultra tangani dengan total panjang sekitar 16 kilometer, yakni ruas Lambale – RK, Simpang Tiga Dudu Renta, dan Renta – RK,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Andi Syahrir mengungkapkan, upaya peningkatan infrastruktur tersebut berlanjut pada tahun 2026 ini. Ruas Lambale-RK kembali menjadi prioritas dengan rencana pembangunan sepanjang 5 kilometer.
“Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap persiapan lelang,” ujarnya.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada ruas jalan Pangkohulu di Kecamatan Kambowa yang belakangan menjadi sorotan masyarakat akibat kondisinya yang rusak parah, terutama pada titik tanjakan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menurutnya, pemerintah telah berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait aksi pemblokiran jalan yang sempat terjadi. Sebagai langkah cepat, Pemprov Sultra akan melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat sepanjang sekitar 150 meter pada titik tanjakan yang paling kritis.
“Bagian yang paling rawan dan membahayakan akan segera kami tangani lebih dulu. Perbaikannya ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan Juni ini menggunakan anggaran APBD,” jelasnya.
Sementara untuk penanganan yang lebih menyeluruh, pemerintah telah mengusulkan pembangunan ruas jalan Pangkohulu sepanjang 5 kilometer melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Saat ini dokumen usulan tersebut sedang disusun oleh tim teknis di Dinas Bina Marga Sultra,” terang Andi Syahrir.
Perbaikan ruas jalan Pangkohulu diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperlancar akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi andalan masyarakat Buton Utara.
Lebih jauh, pemerintah menepis anggapan bahwa sejumlah ruas jalan di Sultra telah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan. Justru di era kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini terbengkalai mulai mendapat perhatian serius.
Beberapa ruas jalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat kini telah masuk dalam program penanganan pemerintah. Di antaranya ruas jalan di Lalambua yang saat ini sedang dalam tahap perbaikan, ruas Pangkohulu di Buton Utara, hingga sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kolaka Utara yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena kondisinya yang memprihatinkan.
“Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan perhatian. Ini merupakan bentuk komitmen Pak Gubernur ASR dan Pak Hugua dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai program perbaikan yang terus berjalan, Pemprov Sultra berharap konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara.
Editor: Saldy
