ADIWARTA.COM: KONAWE – Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian akibat konflik lahan, para petani di Desa Tawamelewe, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, akhirnya mendapat titik terang.
Pada Senin, 2 Juni 2025, proses pematokan lahan transmigrasi seluas 908,7 hektare secara resmi dimulai dan dikawal ketat oleh 520 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe.
Langkah strategis ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin hak masyarakat atas lahan yang telah lama disengketakan.
Pemerintah menetapkan bahwa seluruh area akan dikosongkan selama satu bulan ke depan. Setelah masa itu berakhir, pihak yang memiliki sertifikat resmi akan diperbolehkan kembali menggarap lahan. Sementara bagi pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan ini, diberikan ruang untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan.
Dalam kegiatan penting ini, hadir sejumlah pejabat strategis, antara lain Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.I.K., Wakapolres Kompol Djamaluddin Saho, S.Hi., M.H., Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, S.H., S.Pd., M.H., Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M., Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Dandim 1417/Kendari, serta Sekda Konawe Dr. Ferdinand, S.P., M.H.
Hadir pula Ketua Komisi III DPRD Konawe yang juga Ketua LAT Konawe, bersama sejumlah anggota legislatif dan pejabat OPD terkait.
Kapolres Konawe, AKBP Noer Alam, dalam keterangannya menegaskan bahwa langkah pematokan ini bukan sekadar administratif, tetapi menjadi bagian penting dari penyelesaian menyeluruh atas konflik lahan yang telah mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap setelah pemasangan patok ini selesai, semua pihak dapat menerima hasilnya dengan bijak. Namun jika masih ada yang mencoba mengganggu atau melanggar keputusan yang telah diambil oleh negara, maka kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas dan terukur,” tegas Kapolres.
Sengketa lahan transmigrasi di Tawamelewe telah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati Kery Saiful Konggoasa, dan berlanjut di era Pj. Harmin Ramba dan Stanley, sebelum akhirnya menemukan solusi di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar.
Dengan pelaksanaan pematokan yang berlangsung aman dan tertib, diharapkan polemik berkepanjangan ini bisa segera berakhir. Para petani dapat kembali mengelola lahan secara produktif, tanpa rasa was-was atau ancaman konflik.*
Editor: Saldy
