ADIWARTA.COM: KENDARI – Kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel seharusnya menjadi angin segar bagi perekonomian, khususnya di daerah penghasil seperti Sulawesi. Nikel yang merupakan komoditas strategis dalam rantai industri global terutama untuk baterai kendaraan listrik menjadi simbol harapan akan kemajuan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, hingga kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, di tengah optimisme itu, muncul ironi yang sulit diabaikan: kelangkaan solar justru semakin terasa.
Fenomena ini menghadirkan kontradiksi yang tajam. Di satu sisi, nilai jual sumber daya alam meningkat di sisi lain, sektor riil yang menopang aktivitas ekonomi justru tersendat. Solar bukan sekadar bahan bakar biasa ia adalah urat nadi logistik, transportasi, hingga operasional alat berat di sektor pertambangan itu sendiri. Ketika solar langka, distribusi terganggu, biaya operasional meningkat, dan pada akhirnya harga barang ikut terdorong naik. Dampaknya merambat luas, dari pelaku usaha hingga masyarakat kecil.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar, bagaimana mungkin sektor tambang berkembang pesat sementara kebutuhan energi dasarnya tidak terjamin? Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tata kelola. Kebijakan yang mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai komoditas belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan infrastruktur energi yang memadai. Ada kesan bahwa pertumbuhan didorong dari atas, tetapi fondasi di bawahnya rapuh.
Di titik ini, kritik tidak hanya layak diarahkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada para pengusaha tambang dan industri nikel itu sendiri. Kenaikan HPM seringkali langsung diterjemahkan sebagai peluang untuk memaksimalkan keuntungan, namun tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab struktural terhadap ekosistem ekonomi di sekitarnya.
Banyak pelaku usaha yang masih melihat energi termasuk solar, sekadar sebagai input produksi yang harus diamankan untuk kepentingan internal, tanpa memikirkan dampak eksternal terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil. Dalam beberapa kasus, muncul dugaan bahwa akses distribusi solar menjadi tidak sehat karena adanya dominasi atau “penguncian” pasokan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Jika ini benar terjadi, maka kita sedang menyaksikan bentuk kapitalisasi yang tidak berkeadilan.
Lebih dari itu, pengusaha juga perlu dikritik karena minimnya investasi pada solusi energi alternatif atau efisiensi energi. Di tengah keuntungan besar dari kenaikan harga nikel, seharusnya ada ruang untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri baik melalui penyediaan cadangan bahan bakar sendiri secara legal dan transparan, maupun melalui diversifikasi energi. Ketergantungan total pada distribusi solar subsidi atau terbatas menunjukkan kurangnya visi jangka panjang.
Ada pula persoalan etika bisnis. Ketika aktivitas tambang menghasilkan keuntungan besar, tetapi di saat yang sama masyarakat sekitar kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan dasar, maka legitimasi sosial industri tersebut menjadi dipertanyakan. Pengusaha tidak bisa hanya berbicara soal kontribusi melalui pajak dan lapangan kerja, tetapi juga harus hadir dalam memastikan stabilitas ekonomi lokal.
Pada akhirnya, pengusaha perlu menyadari bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya ditentukan oleh harga komoditas global, tetapi juga oleh stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Jika kelangkaan solar terus dibiarkan tanpa kontribusi solusi dari sektor swasta, maka bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan muncul dan justru mengancam iklim usaha itu sendiri.
Kenaikan HPM nikel adalah peluang besar, tetapi tanpa tanggung jawab kolektif baik dari pemerintah maupun pengusaha, ia bisa berubah menjadi paradoks yang merugikan banyak pihak. Dan selama solar masih langka, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dari kekayaan alam ini akan terus menggema.
Oleh : Muhammad Fatur Rahman
