ADIWARTA.COM: KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan listrik yang tidak stabil di Kabupaten Konawe Utara, Selasa (19/5/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, dan menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari lintas sektor hingga manajemen PLN UP3 Kendari.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut aspirasi Koalisi Rakyat Konawe Utara Menggugat terkait tegangan listrik yang sering anjlok.
Masyarakat mengeluhkan kerusakan alat elektronik hingga terganggunya aktivitas ekonomi akibat listrik tidak stabil.
Ketua Koalisi Rakyat Konut Menggugat, Hendrik, meminta PLN segera menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Menurutnya, Konawe Utara sebagai daerah penghasil nikel tidak layak mengalami krisis listrik berkepanjangan.
PLN UP3 Kendari mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah Konawe Utara.
PLN menyampaikan pengadaan genset berkapasitas 8 megawatt mulai berproses pada pekan ketiga Juni 2026.
Manajemen PLN menargetkan masyarakat Konawe Utara mulai merasakan peningkatan layanan listrik paling lambat September 2026.
Dalam berita acara RDP, PLN juga siap memberikan dispensasi dan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
DPRD Sultra menyatakan akan mengawal percepatan pembangunan pembangkit listrik di Konawe Utara secara berkala.
DPRD Sultra juga segera mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sulselrabar untuk percepatan pembangunan kelistrikan.
“Listrik stabil adalah hak masyarakat Konawe Utara,” tegas Heri Asiku usai rapat.*
Editor: Saldy
