ADIWARTA.COM: KONAWE – Bupati Konawe, Yusran Akbar, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemerintah daerah yang membahas inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan, serta validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati Konawe Yusran Akbar didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Laode Muh. Adnan.
Rakor yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, serta tepat sasaran menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan ini mencakup 14 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama: keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja.
Hasil penilaian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi kelayakan operasional SPPG, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian di lapangan.
Selain aspek SPPG, rakor juga membahas penerapan program MBG dengan sistem prasmanan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung pelaksanaannya melalui kesiapan fasilitas sekolah, penugasan guru pendamping, serta pengawasan secara bertahap berdasarkan evaluasi berkala.
Aspek krusial lainnya seperti keamanan pangan, suhu makanan, dan ketepatan waktu penyajian turut mendapat perhatian khusus untuk menjamin standar mutu bagi para penerima manfaat.
Agenda mendesak lainnya yang turut dibahas adalah validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebagai strategi percepatan penurunan angka stunting. Proses validasi ini menuntut keterlibatan aktif perangkat daerah terkait, pemerintah desa, kader posyandu, serta para pemangku kepentingan guna memastikan keakuratan identitas, alamat, status sasaran, hingga akses layanan kesehatan.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Konawe didorong untuk terus mengoptimalkan pemenuhan persyaratan perizinan SPPG, memperkuat satuan tugas MBG, memastikan keakuratan data pendidikan, serta menjamin ketersediaan pasokan protein hewani yang aman dan bermutu.
Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mewujudkan program pemenuhan gizi yang berkelanjutan sekaligus mengakselerasi komitmen penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe.*
Editor: Saldy
