ADIWARTA.COM: SURABAYA – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai ideologi pembangunan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan jawaban atas berbagai kegelisahan yang sebelumnya dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia.
Ideologi tersebut, kata dia, lahir dari kesadaran bahwa dunia internasional tengah bergerak menuju kompetisi yang semakin keras dan penuh ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Teguh dalam seminar bertajuk “Ideologi Pembangunan Prabowo Subianto” pada kegiatan “Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026” yang digelar Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.
Dalam paparannya, Teguh menggunakan tiga buku sebagai pisau analisis untuk membedah arah pembangunan Prabowo, yakni Politics Among Nations, The Tragedy of Great Power Politics, dan Breakout Nations. Ketiga referensi tersebut dinilai relevan untuk membaca dinamika geopolitik dan strategi pembangunan negara berkembang.
Menurut Teguh, salah satu fondasi utama ideologi pembangunan Prabowo berpijak pada pandangan realisme politik yang melihat dunia internasional berada dalam situasi anarkis. Dalam sistem itu, tidak ada otoritas tertinggi yang mampu memaksa seluruh negara mematuhi aturan yang sama.
“Setiap negara pada akhirnya akan memprioritaskan keamanan dan kepentingannya sendiri. Karena itu, Indonesia harus membangun kekuatan nasional yang mandiri,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, pemikiran tersebut sejalan dengan teori Hans Morgenthau yang menekankan pentingnya self-help system, yakni kondisi ketika negara harus mampu menjaga dirinya sendiri di tengah kompetisi global.
Sementara itu, melalui perspektif realisme ofensif John Mearsheimer, Teguh menyebut negara-negara besar akan terus mengejar kekuasaan demi mempertahankan eksistensinya. Dunia, kata dia, perlahan bergerak dari tatanan liberal menuju kondisi yang semakin kompetitif dan penuh rivalitas.
Karena itu, Teguh menilai Prabowo melakukan pergeseran paradigma pembangunan, dari ekonomi liberal berbasis pasar bebas (market-driven) menuju ekonomi yang lebih mengedepankan peran negara atau state-driven economy.
“Negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan ketahanan nasional tetap terjaga di tengah tekanan global,” katanya.
Dalam konteks geopolitik, Teguh juga menyoroti sejumlah konsep penting yang menjadi kata kunci pembangunan nasional, seperti Si vis pacem para bellum, Thucydides’ Trap, inclusive security, hingga active neutrality. Menurut dia, Indonesia saat ini berusaha merangkul semua pihak tanpa harus terjebak dalam blok kekuatan tertentu.
Selain itu, Teguh menekankan pentingnya stabilitas politik, bonus demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan terhadap komoditas mentah. Faktor-faktor tersebut disebut sebagai syarat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Ia juga menyinggung pengaruh pemikiran ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo terhadap arah pembangunan Prabowo. Konsep industrialisasi, hilirisasi, hingga penguatan kedaulatan ekonomi dinilai memiliki akar kuat dari gagasan “Soemitronomics”.
“Program hilirisasi, penguatan koperasi, hingga pembentukan sovereign wealth fund seperti BPI Danantara merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi nasional,” jelasnya.
Teguh menambahkan, ideologi pembangunan Prabowo juga memiliki pendekatan sosialisme demokrasi yang menekankan pengelolaan ekonomi secara kolektif melalui sistem demokratis. Konsep tersebut berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang bersifat otoriter.
Menurut dia, koperasi menjadi instrumen penting dalam mendesentralisasi kekuasaan ekonomi agar tidak terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Karena itu, pembentukan Koperasi Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Di sisi lain, Teguh menyebut pemerintah juga menerapkan strategi opening up atau keterbukaan terhadap modal dan teknologi asing. Pendekatan itu disebut mirip pragmatisme Deng Xiaoping di Tiongkok yang terkenal dengan filosofi “kucing hitam-kucing putih”.
“Yang penting bukan ideologinya, tetapi apakah kebijakan itu bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat,” ucapnya.
Dalam sektor pembangunan manusia, Teguh menilai program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban sosial.
“Anak-anak yang bebas stunting hari ini adalah tenaga kerja sehat dan produktif di masa depan,” katanya.
Menutup pemaparannya, Teguh menegaskan bahwa keberhasilan ideologi pembangunan Prabowo tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan rakyat menjadi syarat utama agar Indonesia mampu keluar dari stagnasi ekonomi dan tampil sebagai negara yang kuat serta mandiri di panggung global.*
Editor: Saldy
