ADIWARTA.COM: KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama di sektor pertambangan, guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal.
Rendahnya capaian PAD menjadi sorotan utama dalam rapat konsultasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS-P) yang digelar pada Selasa (5/8/2025). DPRD menilai sektor tambang sebagai salah satu sumber potensial PAD yang belum tergarap secara maksimal.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah strategis guna meningkatkan penerimaan daerah.
“DPRD Konawe siap meningkatkan pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia mengakui, selama ini pengawasan di sektor-sektor pendapatan, termasuk pertambangan, belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran operasional yang membatasi ruang gerak lembaga legislatif.
“Berbicara pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH, menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan yang berdampak langsung pada rendahnya penerimaan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa pun jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang dinilai berhasil mengoptimalkan DBH berkat sistem pengelolaan data yang lebih baik dan pengawasan yang ketat.
“Kalau kita bisa memperkuat data, kita bisa tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” jelas Eko.
Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Konawe berencana melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Routa, salah satu wilayah tambang di Konawe. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung aktivitas pertambangan dan mengevaluasi kontribusi perusahaan tambang terhadap PAD.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” ungkap I Made Asmaya.
Ia juga berharap, dengan pengawasan langsung di lapangan, potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergali bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan daerah.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.*
Editor: Thoon
