ADIWARTA.COM: KONAWE – Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya menyampaikan Refleksi sejarah Konawe saat sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe ke-65. yang berlangsung di Gedung ABD Samad DPRD Konawe, Rabu, (05/05/2025)
Rapat Paripurna Istimewa dihadiri langsung oleh Bupati Konawe dan Wakil Bupati Konawe H. Yusran Akbar-H. Syamsul Ibrahim dan 30 Anggota DPRD Konawe, Forkopimda, Pimpinan OPD, Anggota Komisioner KPU dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Konawe serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya mengatakan memperingati HUT Konawe ke- 65 tahun ini, adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kesempatan yang masih diberikan untuk mengabdi bagi masyarakat.
“Kita wajib mendeklarasikan perjuangan yang dirintis oleh mereka yang mempelopori berdirinya Kabupaten Konawe, “ujarnya
Kabupaten Konawe sekarang, awal terbentuknya kabupaten kendari memiliki sejarah peradaban yang panjang kabupaten Konawe, sekarang merupakan kontiunitas dari masa lalu wilayahnya meliputi bekas kerajaan Konawe sebelum terbentuknya kabupaten Konawe.
Wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten kendari. Namun dengan adanya perbedaan kebutuhan pembangunan antara daerah kendari dan sekitarnya maka muncul gagasan H. Lukman Abunawas SH, M.Si sebagai tokoh masyarakat untuk membentuk kabupaten baru masyarakat diwilayah ini telah menghuni darat jazirah Sulawesi Tenggara terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional diwilayah ini diawali dengan penggabungan beberapa kecil yaitu kerajaan padangguni, Besulutu, wawolesea, Watumendonga, dan tambosupa.
Kemudian, bergabung dan berintegrasi kedalam konfederasi kerajaan Konawe dibawah kepemimpinan Mokole more Wekoila (10105 masehi) beliau membentuk Jabatan obati dan pemerintahan Toono motuo ini dibantu oleh dua orang Pohumbano yaitu (seperti wakil pimpinan) dan Tamalaki (Panglima perang) pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo, mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebu dengan gelar sangka Inato (1602- 1668). Beliau menerapkan sistem pemerintahan barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opiti dula batuno Konawe” yaitu tujuh anggota Dewan Konawe.
Zaman pemerintahan Jepang , Pemerintahan di Konawe atau daerah kendari ini hampir tidak ada perubahan. Kecuali terjadi pergantian istilah wilayah kekuasaan dan jabatan – jabatan kedalam istilah bahasa Jepang.
Pada zaman ini (1942-1945) bentuk pemerintahan tetap digunakan,hanya sebutannya yang berubah Afdeeling menjadi Buton dan Laiwoi menjadi Ken dan Kepala pemerintahan sebelumnnya disebut Asisten Residen menjadi Ken Kanrikkan pada zaman pasca kemerdekaan (1945- 1959) di daerah kendari (Konawe) terdapat beberapa perlawanan.
Perjuangan diantaranya supu Yusuf A. Madjid , H. Djufri membentuk sinar pemuda konawe di pimpin oleh jamil Muksin, Kapita Konggoasa, Keluarga Silondae, Muh. Ali Silondae, Aburaera Silondae, Yacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempertahankan kemerdekaan kendari.
Hingga saat ini pemerintah an kabupaten konawe (Kendari) telah mengalami beberapa pemekaran menjadi daerah otonom Baru (DOB) diantaranya yaitu :
1. Kota administratif kendari (kotif kendari) mekar pada tahun 1979 berdasarkan peraturan pemerintah no 19 tahun 1979 pada tahun 1995 menjadi kota madya berdasarkan UU no 6 tahun 1995.
2. Kabupaten konawe selatan berdasarkan UU RI No 4 tahun 2003 lembaran negara RI No 34
3. Kabupaten Konawe utara berdasarkan UU RI No 13 tahun 2007 lembaran RI no 4689 dan yang terakhir.
4. Kabupaten Konawe kepulauan berdasarkan UU No 13 tahun 2013.
Diakhir pidatonya Made Asmaya mengingatkan terbentuknya perjalanan 65 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap daerah.
“Dalam mengarungi perjalanan ini, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah beserta segenap masyarakat kabupaten Konawe banyak merasakan pahit getir dan manisnya membangun negeri ini, ” pungkasnya.*
Editor: Saldy
