ADIWARTA.COM: KONAWE, – Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara (GTS) mengundang perwakilan puluhan organisasi massa (Ormas) Konawe dan Sultra di ruang kerjanya, Sabtu (10/7/2021). Pertemuan itu digelar dalam rangka membahas perekrutan calon tenaga kerja lokal (TKL) di mega industri Morosi, PT VDNI dan PT OSS.
Agenda itu dihadiri Kapolres Konawe, AKBP Wasis Santoso, SIK. Turut hadir juga Kadis Nakertrans Konawe, Joni Pisi, anggota DPRD Konawe serta camat Kabupaten Konawe.
Pada pertemuan itu, sejumlah Ormas mengemukakan pendapat dan masukannya terkait perekrutan calon TKL di VDNI dan OSS. Pada dasarnya mereka sepakat dan mendukung perekrutan yang diambil alih oleh Pemda Konawe dalam setahun belakangan ini.
Ketua Tamalaki Sultra, Alfian Anas menuturkan bahwa pihaknya mendukung Pemda Konawe dalam perekrutan calon TKL. Pihaknya meminta Pemda agar benar-benar memperhatikan warga lokal pencari kerja.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua Karada Konawe Samsidar. Menurutnya, Pemda Konawe selama ini sudah cukup mengakomodir calon TKL, khususnya dari Konawe. Namun ia juga melihat jika dalam perekrutan masih ditemukan hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya, adanya calo dan pungutan liar.
“Harapannya, saudara-saudara kita bisa direkrut tanpa pembayaran tiga sampai lima juta. Ini yang harus diminimalisir,” ujarnya.
Setelah mendapatkan masukan dari sejumlah perwakilan Ormas yang hadir, GTS pun menyimpulkan beberapa poin. Diantaranya, rekrutmen calon TKL di VDNI dan OSS secara administrasi tetap akan lewat Pemda.
Kemudian, terkait maraknya pungutan liar oleh calo dan oknum lainnya, Pemda akan membangun komunikasi dengan Polres Konawe. Pihaknya akan melakukan penegasan hingga ke jalur hukum untuk memutuskan mata rantai calo dan oknum yang ketangkap tangan bermain.
“Kita akan meminta hasil penilaian dari perusahaan yang transparan. Agar bisa melihat langsung dia murni atau di-backing,” jelasnya.
GTS juga menerangkan bahwa ada empat staf dari Pemda yang mengawasi perekrutan calon TKL di VDNI dan OSS. Dua orang dari Disnakertrans, satu dari sekretariat Konawe dan satunya lagi dari Dinkes.
GTS menegaskan jika empat pegawai yang diutus itu akan segera dievaluasi. Jika diantara mereka ada yang ketahuan ‘bermain’ dalam perekrutan calon TKL maka sanksi tegas menanti.
Selanjutnya, untuk masalah perekrutan lanjut GTS, pihaknya akan melibatkan para camat untuk mengakomodir warganya. Camat dan Ormas akan bersinergi mengawal berkas warga yang diajukan sampai ke Pemda Konawe.
“Jadi tetap ada pembagian zona dan akan diakomodir di kecamatan masing-masing. Adapun Ormas lainnya yang tidak berkedudukan di Konawe bisa langsung membawa berkas orang-orang yang didaftarkan ke Pemda,” imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD Konawe itu juga mengungkapkan, saat ini masih ada 2 ribu map batik (map untuk calon TKL dengan keterampilan/skill) yang belum terakomodir. Jumlah total berkas pencari kerja yang belum terakomodir baik skill maupun non skill sebanyak 10 ribu orang. *
